• Status Pemesanan
  • Tlp: (022) 7811795
  • SMS/WA: 089630001160
  • ekatalogfurniture@gmail.com
Terpopuler:

Transformasi BOS Reguler Menjadi Marketplace : Transparansi Dalam PBJ Sekolah

03 February 2020 - Kategori Blog

Alokasi untuk sektor pendidikan dalam APBN sebesar 20% membutuhkan banyak komponen dalam mengimplementasikan tujuan dan prinsip dari pengalokasian itu sendiri. Tentu kita sudah mengetahui, majunya suatu Negara diukur dari  seberapa baik kualitas pendidikan manusianya. Agar tujuan tersebut tercapai, tentu dibutuhkan sinergitas, integritas dan kesadaran secara kolekti dari para pemangku kebijakan.

Fungsi pengawasan dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa dalam sektor pendidikan juga memegang peranan penting dalam mengawal program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai ke level Sekolah. Postur anggaran pendidikan dalam transfer ke daerah APBN 2019 untuk alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan nilai Rp 60,09 Triliun misalnya. Dengan porsi sebesar itu, dan populasi sekolah yang begitu banyak dan berjenjang, tentu peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam praktik-praktik pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan.

Seiring perkembangan dunia yang mengarah kepada aspek digitalisasi, atau yang kerap disebut era 4.0, Presiden Joko Widodo meresponse perkembangan kemajuan teknologi tersebut agar bisa digunakan merubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Pidato Presiden Joko Widodo dalam HUT ke 48 KORPRI, 2019 menyampaikan :

Kemajuan teknologi adalah instrument untuk mempercepat penyelesaian masalah. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan smart shortcut yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih memberikan dampak yang luas.

Seiring sejalan dengan pesan yang disampaikan Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai stakeholder terkait segera merancang terobosan baru dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah. Permendikbud no.3/2019, pada lampiran II menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sekolah mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Seluruh prinsip tersebut dielaborasikan dengan perkembangan teknologi sehingga terbitlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Kepmendikbud 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekolah yang Bersumber dari Dana BOS adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengamanatkan pengadaan barang/jasa sekolah dari dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui sistem pengadaan barang/jasa sekolah, perlu ditetapkan sistem informasi pengadaan barang di sekolah atau yang sekarang kita kenal dengan istilah SIPLaH.

, , , , , , , , , ,

 
Chat via Whatsapp

 
Chat via Whatsapp